Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum Abdul Haris yang berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul “Pemekaran Daerah Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” bertempat di Gedung Pascasarjana UMI Jl. Urip Sumoharjo Makassar, Senin (17/09/2012)

Ujian Sidang Promosi dipimpin Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si dengan Promotor Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.,MH, Ko-Promotor Dr. H. Muh. Syarief Nuh, SH.,MH., Dr. Hamza Baharuddin, SH.,MH, sedangkan Dewan Penguji/Penilai Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, SH.,MS  (penguji Eksternal dan Guru Besar Universitas Brawijaya-Malang), Prof. Dr. Sufirman Rahman, SH.,MH, Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH, Prof. Dr. H. Syamsuddin Pasamai, SH.,MH dan Prof. H. Murdifin Haming, SE.,M.Si.,Ph.D.

Abdul Haris yang juga mantan Sekda Soppeng ini didepan dewan penguji mengungkapkan bahwa dari hasil penelitiannya, pemekaran daerah sebagai instrument peningkatan kesejahteraan rakyat, pada intinya menggambarkan mengenai hakekat pemekaran daerah dan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih maju berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

Kepala Sekretariat Panwaslu Sulsel ini juga menambahkan bahwa Hakikat Pemekaran daerah adalah pemberian pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang disebabkan karena rentang kendali (span of control) pemerintah daerah terhadap masyarakat semakin dekat, yang implementasinya dilakukan melalui pembentukan SKPD, namun faktanya pemberian pelayanan dan perizinan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan pemberdayaan belum banyak yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

“Penyelenggara pemerintahan daerah seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan daerah,” saran Abdul Haris yang juga Staf khusus Gubernur Sulsel ini.

Oleh karena itu rekruitmen dalam jabatan untuk melayani dan memberdayakan masyarakat perlu dilakukan secara obyektif. Sumber daya manusia aparatur non struktural harus  diberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas dan pemerintah pun harus konsisten terhadap paradigma desentralistik.

Acara dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI (Ir.Hj. A.P.A. Timo Pangerang, M.Si), Istri Wagub Sulsel/Rektor UIM (Dr.Hj. Andi Majdah. MZ.,M.Si), Mantan Bupati Bantaeng dan Mamasa (Drs.H.M. Said Saggaf, M.Si), Mantan Bupati Wajo (Drs.H. Naharuddin Tinulu, M.Si), Kepala Bidang Bank Indonesia Cab. Makassar (H. Andi Faisal Husni, SE.,MM), Mantan Sekretaris Kota Parepare (Drs.H. Wirawan A. Ihsan, MM), Mantan Kajari Mamuju (Setiawan A. Ihsan, SH), Budayawan (Udin Palisuri), Anggota Panwaslu Sulsel (Nur Setiawati, S.Ag.,M.Ag), keluarga dan handaitolan memenuhi ruang acara.

Abdul Haris dinyatakan Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan merupakan alumni Doktor Ilmu Hukum UMI yang ke-32.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!