Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum atas nama H. Abdul Muis, SH., MH yang berhasil memertahankan disertasinya dengan judul “Hakekat Pengawasan terhadap Jabatan Notaris” bertempat di Gedung Pascasarjana UMI Jl. Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (28/08).

Ujian Sidang Promosi dipimpin langsung Rektor UMI Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar MA, dengan Promotor Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi, SH., MH, Ko-Promotor Prof. Dr. Syamsuddin Pasamai, SH.,MH., Dr. Hamza Baharuddin, SH.,MH, sedangkan Dewan Penguji/Penilai Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH, Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, SH.,MH, Prof. Dr. Said Sampara, SH.,MH, Prof. Dr. Sufirman Rahman, SH.,MH, dan Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.,MS (sebagai penguji Eksternal dan Guru Besar dari Universitas Diponegoro),serta penguji lintas disiplin ilmu Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si.

Abdul Muis yang juga sebagai Notaris ternama di kota Makassar ini mengungkapkan dari hasil penelitiannya di depan dewan penguji bahwa hakikat pelaksanaan pengawasan terhadap jabatan notaris adalah bentuk sarana atau alat untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas akta yang dibuat oleh notaris, namun demikian dalam pelaksanaan pengawasan terhadap jabatan notaris di Sulawesi Selatan ditemukan fakta bahwa Majelis Pengawasan Daerah dan Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Selatan kurang optimal.

“Tidak optimalnya pelaksanaan terhadap notaris tersebut dipengaruhi beberapa faktor; diantaranya substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor anggaran,” ungkapnya.

Dalam rangka mewujudkan profesi jabatan notaris yang akuntabel, diperlukan sikap konsistensi, obyektif dan professional dari aparatur Majelis Pengawas Daerah dan Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pengawasan secara baik, benar dan terukur serta secara maksimal menegakkan kode etik notaris sebagai standar nilai pengawasan.

Ditambahkan pula bahwa untuk mewujudkan integritas dan kualitas serta upaya maksimal Majelis Pengawas Daerah dan Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Selatan yang akuntabel, maka fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah dan Wilayah Notaris sebaiknya keanggotaannya direkrut dari kalangan notaris sendiri yang sudah pesiun.

“Untuk menjamin sinkronisasi ketentuan dalam UU no. 30 Tahun 2004 dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, maka hendaknya Pemerintah segera melakukan revisi terhadap UU No. 30 tersebut,” ujarnya.

Acara dihadiri dan dipenuhi para undangan diantaranya para Notaris, PPAT, pimpinan bank, anggota REI, kerabat dan para andaitolan.

Abdul Muis dinyatakan Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan merupakan alumni Doktor Ilmu Hukum UMI yang ke-57.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!