UMI Makassar – Satu lagi dosen tetap Fakultas Hukum UMI meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum, dengan predikat sangat memuaskan, yaitu Muhammad Akhdor, SH, MH setelah mempertahankan disertasi didepan tim penguji yang dipimpin Prof Dr Ahmadi Miru, SH, MH, dengan judul “Izin Pemanfaatan Ruang Sebagai Instrumen Pemerintahan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang” di Fakultas Hukum Unhas, Selasa 27 Januari 2015.

Turut hadir pada promosi tersebut antara lain, Rektor UMI Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA, Dekan Fak. Hukum UMI Dr. Muhammad Syarif Nuh, SH, MH, beberapa guru besar Fakultas Hukum UMI, dan para dosen dalam lingkup Fak. Hukum UMI.

Muhammad Akhdor mengatakan, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sangat penting dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan fungsi lahan sesuai dengan daya dukung lingkungan masing-masing. Lemahnya mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu kendala dalam penataan ruang di daerah. Dalam pemanfaatan ruang harus harmonis, sinergis, dan tidak boleh terdapat pertentangan atau benturan kepentingan antar-berbagai sektor atau bidang kehidupan. Seluruh lapisan/golongan masyarakat harus memperoleh kesempatan yang sama dan tidak diskriminatif dlm memanfaatkan ruang.

Dikatakan pula, pengendalian pemanfaatan ruang saat ini dapat dikatakan tidak efisien dan efektif, karena instrumen perizinan merupakan langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, seringkali bertentangan satu sama lain dan bahkan cenderung melanggar rencana tata ruang yang ada.

“Konflik perencanaan dan pemanfaatan ruang di berbagai daerah seringkali kali juga terjadi karena tumpang tindihnya kebijakan, baik secara substansi maupun kelembagaan. Lambatnya proses penyesuaian Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah berimplikasi pada inkonsistensi pelaksanaan RTRW, terhambatnya investasi pembangunan  infrastruktur daerah dan degradasi lingkungan” jelasnya.

Saran/rekomendasi hasil penelitian, yakni pengaturan tentang izin pemanfaatan ruang yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan perlu dipadukan atau lebih disederhanakan sehingga membentuk pengaturan yang tersistem, mudah dipahami, tidak tumpang tindih (overlapping) satu sama lain, sehingga mudah  diaplikasikan.

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang harus diefektifkan dengan mengaktifkan PPNS Penataan Ruang dengan menyediakan anggaran operasional yang cukup. Instansi yang memproses penerbitan izin pemanfaatan ruang harus diperlengkapi dengan kewenangan yang cukup untuk proses pengendalian pemanfaatan ruang.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan daerah sampel pada Kota Makassar Kab. Bulukumba, Kab. Soppeng, Kab. Enrekang, dan Kota Palopo, dengan pertimbangan bahwa kebijakan penataan ruang di wilayah tersebut secara umum belum mencerminkan terwujudnya pembangunan berkelanjutan, belum menjadikan ruang sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan dalam pembangunan  kewilayahan.

Identitas diri :

Nama : Muhammad Akhdor, SH, MH

Tempat Tgl. Lahir : Nganjuk, 27 November 1960

Pekerjaan : Dosen tetap Fakultas Hukum UMI

Alamat :

– Kantor : Fakultas Hukum UMI Jl,. Urip Sumoharjo Makassar

– Rumah : Perumahan Manggala Permai Blok A 2/1 Antang Makassar

Telp./ Hp : 0811464671

Isteri : Andi Hadranawiah, SH

Anak :

  1. Dewi Kurniasari, SH
  2. Muh. Rezha Kurniawan
  3. Muh. Fitramukti
  4. Muh. Anang Zakaria
  5. Ratih Velayati

(Humas UMI)

error: Content is protected !!