Andi Abidin R, SH, MH  dosen tetap Fakultas Hukum  UMI berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum bidang Hukum Tata Negara, dengan predikat sangat memuaskan setelah mempertahankan disertasi yang berjudul “Otonomi Khusus  Dalam Negara Kesatuan Menurut Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dihadapan tim penguji yang dipimpin Rektor UMI Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA di Aula Kampus Pascasarjana UMI Jl. Urip Sumoharjo Makassar, Kamis 18 Oktober 2012.

Promotor Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH, MH, Ko Promotor Dr. H. Muhammad Syarief Nuh, SH, MH, Ko Promotor Dr. Kamri Ahmad, SH, M.Hum. Penguji terdiri dari Prof. Dr. Said Sampara, SH, MH, Prof. Dr. Symsuddin Pasamai, SH, MH, Prof. Dr. H. Muh. Nasir Hamzah, SE, MSi Dr. Hamza Baharuddin, SH, MH, Dr. H. M. Kamal Hidjaz, SH, MH dan Prof. Dr. Husni Jalil, SH, MH dan sebagai penguji eksternal dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Andi Abidin R dalam pemaparan disertasinya mengatakan bahwa idealitas konsepsi otonomi khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  diberikan kepada empat daerah yaitu Daerah Istimewa Jogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Khusus Istimewa provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan daerah khusus provinsi Papua.

Hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan seluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut; mempertahankan integritas bangsa dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan budaya masyarakat masing-masing dan tidak bergesernya  dari Konsep Negara Kesatuan ke konsep Negara Federal, dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah diadakan bukan sekadar menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduknya banyak dan beribu-ribu pulau.

“Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan sarana mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi NAD, Provinsi Papua, Daerah Khusus Ibukota dan Daerah Istimewa Yogyakarta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah  dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia tidak bertentangan dengan   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pemberian otonomi khusus dalam sistem ketatanegaraan sesuai dengan  prinsip negara Hukum dan demokrasi  Indonesia  yakni partisipasi masayarakat,  persamaan kedudukan dalam hukum  dan pemerintahan serta  pertanggungjawaban,” jelasnya.

Dr. Andi Abidin R, SH, MH merupakan doktor ilmu hukum yang ke 37 yang dilahirkan Program Pascasarjana UMI.

(Humas UMI)