Asosiasi Professor Indonesia (API) Makassar menggelar Diskusi Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Pendidikan di Aula Rapat Senat Kampus II UMI Jl. Urip Sumoharjo Makassar (20/8). Dengan Pembicara Prof. Winarto dari Balitbang Kemendiknas Jakarta, dipandu Rektor UMI Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA. Peserta diskusi diikuti para guru besar dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Makassar sekitar 40 guru besar antara lain dari UNHAS, UNM, UIN Alauddin,  UMI, dan Univ 45.

Prof. Winarto mengemukakan pertemuan ini  untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, khusunya kalangan perguruan tinggi dalam rangka memberi masukan tentang rancangan Undang Undang Otonomi Pendidikan. Sedangkan Prof.Qasim Mathar menyatakan mestinya pendidikan hanya dikelola oleh satu Kementerian saja. Ide ini didukung oleh sebagian besar peserta.

Prof. Kamaruddin Amin menilai anggaran pendidikan 20 % dari APBN sangat sedikit untuk biaya penelitian. Sedangkan Prof Alimin Maidin : pendidikan sekarang sudah lebih baik dibanding era orde baru, hal ini terindikasi banyaknya doktor dan professor yg dihasilkan perguruan tinggi.
Prof. Hamzah Upu dari UNM menilai otonomi kontradiktif misalnya ujian nasional yang disamaratakan padahal setiap sekolah di daerah beda kualitasnya, demikian pula alumni IKIP sudah jadi guru profesional tapi masih disyaratkan mengikuti sertifikasi guru.

Prof. Mansyur Ramly mantan Kabalitbang Kemendiknas mengemukakan otonomi itu hanya nama tapi yang ada adalah pembagian kewenangan. Pendidikan ini dianggap tanggung karena pendidikan tinggi dan madrasah masih kewenangan pusat. Bagaimana mengatur pembagian kewenangan dan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dikatakan pula perlu dibenahi 3S, yakni Sosok (SDM), Sistem Pendidikan dan Situasi Lingkungan yang baik.
Diskusi tersebut dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!