UMI Makassar – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Priorotas Tahun 2016, di Ruang Rapat Senat Kampus II UMI Makassar, Jumat (27/11/2015).

Dalam kegiatan tersebut hadir Guru Besar Fakultas Hukum UMI Makassar, Prof Dr A Muin Fahmal MH dan Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum Pemprov Sulsel, Dr Andi Muh Yusran SH MH.

Focus Group Discussion ini bertujuan untuk  memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang agenda legislasi Tahun 2016, dan menciptakan suatu bentuk public control atas pelaksanaan agenda lagislasi Tahun 2016.

WR V UMI menyerahkan cinderamata kepada anggota DPD RI

Disamping itu, Prolegnas ini dilakukan dengan memperhatikan setiap masukan serta perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, peran lembaga perwakilan (DPR dan DPD) serta Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan Negara menjadi kunci penting dalam mewujudkan Prolegnas yang dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat dan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut pelaksanaan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 yang dilakukan secara tripartite diharapkan dapat menghasilkan sebuah gambaran politik legislasi selama 1 (satu) tahun kedepan yang disusun sebagai kristalisasi dari aspirasi dan keinginan masyarakat dan daerah.

Drs. H. Bahar Ngitung, MBA anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan mengatakan, sebagai tuan rumah pelaksana FGD di Makassar, kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman anggota DPD RI yang mempercayakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Sosialisasi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Priorotas Tahun 2016 untuk dilaksanakan di Sulawesi Selatan.

“Melihat peserta FGD yang hadir dari berbagai kalangan, seperti aparat penagak hukum,  praktisi dan akademisi menandakan bahwa Prolegnas 2016 dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam rancangan Undang-Undang,” ungkapnya.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!