UMI Makassar – DPD sebagai lembaga negara diantara tujuh lembaga Negara bertujuan meningkatkan fungsi kewenangannya. DPD RI terbagi atas 4 komite diantaranya Komisi IV yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak dan pungutan lain memandang perlu untuk melakukan pembahasan usul inisiatif RUU tentang perubahan kelima atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (RUU Revisi UU KUP). Perubahan tersebut dilakukan agar sistem perpajakan self assessment dimana pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan pajak terutang, menyetor dan melaporkannya melalui mekanisme surat pemberitahuan dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini disampaikan Ketua Tim RUU Revisi UU KUP, Dr. H. Ajiep Padindang,SE.,MM sebelum membuka sosialisasi uji sahih naskah akademik dan usul inisiatif RUU tentang perubahan kelima atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di aula Fakultas Ekonomi UMI Kampus 2 UMI (4/8).

dpd-umi (1)

Hadir dalam acara tersebut, Rektor UMI Prof.Dr. Hj.Masrurah Mokhtar,MA., wakil rektor I bidang akademik yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Prof.Dr. H Syahnur Said, MS., Dekan Fakultas Ekonomi UMI Prof.Dr. H. Bahar Sinring, MSi., Pejabat pemerintah Sulsel dari bidang ekonomi dan pajak, peserta  utusan PTN/PTS di Sulsel dan mahasiswa. Sedangkan Tim Komite IV DPD RI yang diketuai oleh Dr. H. Ajiep Padindang, SE.,MM (wakil ketua Komite IV-Sulsel), hadir Dr (HC). A.M. Fatwa (DKI Jakarta), Adrianus Garu,SE.,MSi (NTT), Dewi Sartiak Hemeto, SE (Gorontalo), Fablan Richard Sarundajang (Sulkut), Haripinto Tanuwidjaya (Riau), Ir.H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Sulbar),  Prof.Dr. John Pieris ,SH.,MS (Maluku), Siska Marleni,SE.,MM (Sumut). Selain itu, juga hadir tim ahli Revisi UU KUP DPD RI Drs. Winarto Suhendro,SK.,MM, Drs. Maryanto, Berthold Radja Purba,SE.,MSM.

“Tujuan dilakukannya uji sahih RUU ini dimaksudkan agar diperoleh kajian dan masukan bahwa RUU KUP telah sesuai dengan perkembangan bisnis global dan dunia usaha. Hingga keberadaan RUU KUP dapat meningkatkan penerimaan pajak, namun tetap menjaga business friendly,” ungkapnya.

dpd-umi (3) Dikatakan pula, dalam melaksanakan uji sahih tersebut, dipilih daerah yang memberikan perhatian dalam upaya  meningkatkan pengelolaan perpajakan dengan baik. Untuk itu dipilih masing-masing Provinsi; Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang dilaksanakan secara paralel dalam waktu yang sama dan UMI adalah universitas yang sangat representatif sebagai pelaksana dengan guru besar yang terbanyak di KTI dan terbanyak bidang manajemen.

dpd-umi (2)“Dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan substansi pasal demi pasal RUU revisi UU KUP perlu dilakukan uji shahih RUU tersebut. Ada beberapa hal pokok menjadi permasalahan sehingga memerlukan masukan dalam uji shahih antara lain aspek keadilan bagi hasil pajak pusat kepada daerah, pengalihan pajak pusat ke daerah, klasifikasi pajak pusat dan daerah dalam kaitan tata kelola otonomi, penegakan hukum, regulasi pajak dan sebagainya,” ujar alumnus program magister dan doktor UMI ini.

dpd-umi (5)Sementara itu, Rektor UMI memberi apresiasi dan terima kasih atas pemilihan UMI sebagai tempat pelaksanaan acara. Harapan guru besar lingusitk ini, uji shahih bertujuan memperoleh kajian dan masukan bahwa RUU revisi UU KUP telah sesuai dengan perkembangan bisnis global dan dunia usaha, sehingga kedepan keberadaan RUU ini dapat menempatkan kesetaraan hak dan kewajiban pemeritah dan pembayar pajak.

Peserta Uji Sahih RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berjumlah ±50 orang terdiri dari Pejabat Pemprov, Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota: ±15 orang, akademisi di wilayah provinsi yang bersangkutan: ±20 orang, Anggota Komite IV: 9 orang, serta praktisi perpajakan di daerah.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!