UMI Makassar – Fenomena tayangan di layar Televisi kerap mempertontonkan hal negetif dan kejahatan kriminal lainnya. Tidak dipungkiri hal itu pula yang mendorong Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel menggelar dialog di Menara UMI, Rabu, (26/10).

Diskusi yang dihelat oleh Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat (FMPPS) Ukhuwah UMI Makassar, bertajuk, ‘Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengawal Penyiaran Sehat’, dihadiri oleh jajaran akademik UMI Makassar dan juga KPID Sulsel.

Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA, dalam sambutannya menuturkan UMI Makassar sebagai kampus menjunjung tinggi nilai Islam mendorong agar KPID mewujudkan penyiaran yang sehat agar menjadi referensi edukasi bagi syarakat.

“Hal ini tujuanya agar bisa menyeimbangkan kepentingan ummat dan menedukasi masyarakat,” tuturnya.

Menurut Rektor yang juga penulis buku ‘sepotong cambuk’ ini mengungkapkan realitas saat ini banyak lembaga penyiaran di Indonesia, bukan hanya TV namun radio dan lain -lain.

Oleh karena itu, sebagai salah satu pimpinan PT ternama di Sulsel, Rektor dua periode ini menginginkan lembaga penyiaran baik di kampus maupun di lembaga swasta dan pemerintahan harus patuhi aturan KPID untuk mewujudkan penyiaran yang sehat atau positif demi kemaslahatan ummat.

“Kampus UMI sebagai salah satu lembaga pendidikan dakwah harus wajib mendorong KPID meningkatkan penyiaran yang sehat. Baik TV, radio dan lainya,” ujarnya.

Lembaga penyiaran juga diharapkan menjawab kebutuhan maayarakat, agar menciptakan generasi mudah yang handal dan bermartabat. Oleh karena itu melalui forum ini sebagai wadah mediator untuk memperbaiki tatanan sosial dan moral generasi muda.

“Harapan kita melalui kerja sama ada suatu beban moral untuk ditindak lanjut menjawab problem yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini adalah forum yang sangat bagus mendapatkan masukan dan solusi,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPID Sulsel, Waspada Santing menuturkan eksistensi KPID adalah bagian dari wujud peran serta penhawasan dalam hal penyiaran.

“Jadi tugas KPID itu, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat guna melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran,” ujarnya.

Dalam rangka menjalankan fungsinya, lanjut dia KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.

Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan semua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!