Untuk kesekian kalinya, DPD RI kembali bermitra dengan Fakultas ekonomi UMI. Untuk tahun 2018, DPD RI menggandeng Fak.Ekonomi UMI melaksanakan Studi Empirik Rancangan UU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (20/2) yang berlangsung di aula Fakultas Ekonomi UMI Kampus 2 UMI.

Hadir anggota Komisi IV DPD RI, Wakil Rektor I Prof.Dr. H Syahnur Said MS., Dekan Fak.Ekonomi UMI Prof.Dr. H Nurnajamuddin MSi., narasumber Tim Ahli RUU, yang juga Dosen Fakultas Ekonomi UMI, Dr Mukhlis Sufri, SE., MSi., Prof.Dr. H Bahar Sinring, (Guru Besar Fak. Ekonomi UMI) Prof.Dr. H. Laode Husain (Guru Besar Tata Negara Fak.Hukum UMI), Dr. Syamsuri Rahim, M.Ak (Dosen FE).

Dekan Fak.  EKonomi UMI, Prof. Dr. Nurnajamuddin mengapresiasi dan berterima kasih kepada komisi IV DPD atas kepercayaan yang diberikan kepada Fakultas Ekonomi UMI. Semoga kemitraan ini dapat  berlanjut. Mahmud juga menyampaikan kegiatan yang berlangsung sati hari di aula Fak.Ekonomi UMI ini diikuti  peserta kepala kanwil DJKN Sulsel, Sultra dan sulbar, kepala Biro Keuangan Pemprov, Kepala BPKAD, unsur perbankan, LSM konsen bidang keuangan, akademi beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Makassar.

Sementara Komite IV DPD RI, H. Adjiep Padindang dalam sambutannya  menilik jumlah piutang negara secara nasional yang dikelola Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tahun 2016 ,.maka UU tentang pengurusan piutang Negara dan Daerah menjadi hal penting, karena itu studi empirik yang dilaksanakan Fakultas Ekonomi UMI dengan DPD RI diharapkan dapat  mendapatkan masukan dan saran khususnya dari para akademisi tentang materi muatan rancangan UU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah serta memperoleh informasi dan pengetahuan serta dasar-dasar teori dan pertimbangan secara ilmiah.

Sebelum pengusulan RUU ini, Adjip  menerangkan sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Mengingat UU itu sudah berjalan 58 tahun dan hanya memuat 15 pasal, Komite IV memandang perlu ada satu UU komprehensif yang mengatur tentang piutang negara.”UU Nomor 49 Tahun 1960 begitu luas dan terlalu general. Sehingga dimungkinkan terjadi pemahaman berbeda antara satu dengan lainnya. Sekarang walaupun ada UU perbendaharaan negara dan UU keuangan negara, itu masih terpecah-pecah,” terangnya.

Jika RUU disahkan menjadi UU, DPD RI berharap tidak ada lagi badan-badan adhoc yang terpaksa didirikan hanya untuk mengurusi satu jenis piutang. “Nantinya dengan lahirnya UU ini, kita bentuk badan permanen, organisasi kuat dan kewenangan kuat. Sehingga UU itu benar-benar mengikat semua pihak,” imbuhnya.

Komite IV DPD RI  ini berharap RUU segera menjadi UU. RUU ini sudah masuk daftar panjang Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2015-2019. Semoga cepat dibahas DPR RI”.

Sambutan Rektor UMI Prof Dr Hj Masrurah Mokhtar, MA., apresiasi terhadap penunjukan UMI sebagai tuan rumah di wilayah Sulawesi, kami dengan bahwa kegiatan studi empirik yang berlangsung hari ini tanggal 20 Pebruari 2018  ini secara paralel dilaksanakan di tiga perguruan tinggi di Indonesia, di Padang di Universitas Andalas, di Surabaya di Universitas Airlangga. Tentu kepercayaan penunjukan UMI sebagai tuan rumah ini ada pertimbangan tersendiri bagi DPD RI dan kerjasama ini tidak baru saat ini tapi beberapa kegiatan kerjasama dilaksanakan dengan UMI beberapa lembaga negara baik MPR, DPR, dan DPD RI dan yang lainnya.

Masrurah mengakui potensi piutang negara dan piutang daerah sangat besar di masa mendatang.  Potensi daerah juga sangat strategis dalam rangka penarikan piutang.

Kami berharap kepada peserta dapat memberikan masukan dari kajian beberapa tinjauan sehingga lebih memperkaya sehingga lahir UU yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

(Humas UMI)