Berobsesi mengembangkan wawasan hukum jajaran dosen terutama para
mahasiswa baru (maba), jajaran Fakultas Hukum (FH) UMI gelar seminar nasional bertajuk, Presidential  Threshold, Demokrasi di Simpang Jalan”, Selasa (2/10) di Auditorium Al-Jibra, kampus II UMI.

Seminar yang dipandu Dekan FH-UMI, Dr H Muhammad Syarif Nuh,SH,MH itu menghadirkan narasumber, Titi  Anggraini,SH,MH, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Prof Dr Faisal  Santiago,SH,MH, akademisi Hukum Universitas Borobudur, Prof Dr HA Muin Fahmal,SH,MH, Guru Besar FH UMI.

Topik Presidential Threshold, Demokrasi di Persimpangan Jalan, merupakan ambang batas pencapresan dalam kancah politik Indonesia. Mekanisme itu menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Bagi Titi Anggraini,dia menilai pembatasn calon presiden, secara tidak langsung akan menurunkan tingkat  partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu di negeri ini.

”Pihak yang dapat mengembalikan para elite politik ke jalan yang benar adalah kita-kita para wajib pilih,” tegas Titi  Anggraini.

Sementara itu, Prof Dr Faisal Santiago mengatakan, saat ini demokrasi kita masuk ranah kartel. Saat kita bicara  demokrasi, selalu terkait demokrasi Pancasila, namun faktanya yang dibahas adalah kepentingan politik.” Kita ingin Indonesia lebih baik, hanya caranya yang tepat belum ditemukan,” ujarnya.

Senada dengan itu, dosen Fakultas Hukum UMI, Dr HM Kamal Hidjaz,SH,MH menegaskan, negara kita dikenal  sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

”Idealnya praktik demokrasi itu untuk kesejahteraan rakyat. Namun faktanya, di balik keputusan-keputusan politik itu selalu membonceng berbagai kepentingan politik. Termasuk Presidential Threshold yang membatasi hak rakyat  melalui parpol terkait pencapresan,” tegas Kamal Hidjaz.

Sementara itu Ketua Panitia Seminar Nasional FH-UMI, Nurfadillah Mappaselleng,SH,MH, Ph.D menjelaskan,  temu ilmiah menghadirkan pemateri yang memiliki kompetensi ilmu dalam bidangnya. Itulah sebabnya, sejumlah mahasiswa baru (maba) diberi kesempatan seluas-luasnya berargumen dengan mengajukan berbagai tanggapan pemikiran ilmiah.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!