UMI Kerjasama Dengan Badan Keahlian DPR RI

Makassar, umi.ac.id – Universitas Muslim Indonesia (UMI) menjalin kerjasama dengan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI., dilanjutkan Focus Group Discussion dilaksanakan secara daring dan luring.

Kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini berlangsung di Gedung Auditorium Al Jibra Kampus II UMI, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Selasa (30/3/2021).

Nota Kesepahaman antara UMI dan Badan Keahlian DPR RI ini ditandatangani Rektor UMI, Prof. Dr. H. Basri Modding. SE., MSi., dengan Ketua Badan Keahlian Setjen DPR RI. Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.Hum. dan disaksikan Badan Legislasi DPR RI Dr. Supratman Andi Agtas, SH.,MH., dan didampingi Dekan FH UMI, Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H, M.H dan WR V Bidang kerjasama Prof. Dr. Ir H. M. Hatta Fattah, MS.

Rektor UMI, , Prof. Dr. Basri Modding dalam sambutannya menjelaskan banyak hal terhadap kemajuan UMI belakangan ini, mulai dari peringkat dalam klasterisasi PT oleh Kemendikbud RI, Pemeringkatan Unirank, hingga Webometrics yang menempatkan UMI di posisi atas.

“Secara kualitas UMI telah lama siap menjadi mitra strategis bagi pemerintah eksekutif dan juga legislative dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UMI ini.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyebutkan, dalam proses pembuatan Undang-Undang, perguruan tinggi memiliki peran khusus yang sangat strategis.

“Dari 5 proses yang dimulai dari perencanaan yang dicerminkan lewat Prolegnas, dibutuhkan dalam penyusunan kajian intelektual. Ini adalah wadah peran sekaligus peluang besar bagi perguruan tinggi, termasuk UMI,” kata Alumni FH UMI tersebut.

Usai penandatangan Nota Kesepahaman, kegiatan ini dilanjutkan dengan Forum Group Discussion (FGD) kerjasama Baleg DPR RI dengan Fakultas Hukum UMI yang dipandu Dosen Muda FH UMI Rizki Ramadani, S.H, M.H.

FGD ini mengangkat isu besar terkait undang-undang yang sementara hangat didiskusikan yakni Urgensi Perubahan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Narasumber dari berbagai kepakaran, diantaranya Ketua Badan Keahlian DPR RI Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.Hum, Pakar IT UMI Suwito Pomalingo, S.Kom, M.Kom, dan Guru Besar FH UMI, Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H, M.H.

(HUMAS)