UMI Makassar – Brigjen Pol Drs. Ike Edwin, SH, MH Kapolda Lampung berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dengan nilai sangat memuaskan, setelah mempertahankan disertasi yang berjudul “ Esensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Bidang Perpajakan Menurut Sistem Hukum Nasional” dihadapan tim penguji dipimpin Rektor UMI Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA dengan Promotor Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.MH dihadiri Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. Drs. H. Burhanuddin Andi, SH.MH, Wakapolda Sulselbar Brigjen Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono, Irwasda Polda Sulsel & Lampung dan para Pejabat Utama Polda Sulsel & Lampung, di Auditorium Aljibra Kampus UMI, Sabtu, 27 Februari 2016.

lampung

Ike Edwin dalam paparannya mengatakan, esensi penegakan hukum tindak pidana korupsi bidang perpajakan dalam sistem hukum nasional, selain memberikan efek jera kepada wajib pajak dan aparatur perpajakan, juga bertujuan untuk menyelamatkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak sebagai penerimaan negara yang sangat potensial. Penegakan hukum tindak pidana korupsi bidang perpajakan mengembalikan kerugian negara dari pelaku tindak pidana korupsi bidang perpajakan belum dapat dilaksanakan karena sistem pemidanaan secara konvensional berdasarkan kesalahan terdakwa ternyata tidak efektif.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum tindak pidana pajak, lanjut mantan Wakapolda Sulsel adalah dari aspek subtansi hukum, struktur hukum dan badaya hukum. Dari aspek substansi hukum undang-undang perpajakan nasional, undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang belum tercipta singkronisasi, dari aspek struktur hukum, lembaga-lembaga penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, termasuk jajaran Direktorat Jendral Pajak belum bekerja secara sinergis dalam upaya mengembalikan aset dari pelaku tindak pidana pajak, hal ini berdampak pada belum terciptanya kedasaran hukum masyarakat.

“Sudah saatnya ada undang-undang yang mengatur mekanisme pengembalian asset, termasuk mekanisme mengenai kerja sama lembaga penegak hukum yang sinergis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bidang perpajakan, serta membangun kerja sama dengan beberapa negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi dari dalam atau yang ke luar negeri, serta diperlukan komitnen aparatur penegakan hukum penyidik, penutut umum lebih meningkatkan kinerja untuk mengoptimalkan upaya pengembalian aset pelaku tindak pidana pajak, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun tindak pidana pajak yang dilakukan oleh aparatur perpajakan,” saran Ike Edwin.

(Humas UMI)