Makassar, umi.ac.id – Universitas Muslim Indonesia (UMI) semakin memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga baik negeri maupun swasta.

Terbaru adalah kerjasama antara PTS terkemuka di luar Pulau Jawa ini dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulsel.

Kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UMI dan Kemenkumham berlangsung secara virtual, Jumat (12/6/2020).

Acara penandantanganan MoU kerjasama yang berlangsung khidmad ini dihadiri langsung oleh Rektor UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si, WR I Dr. Ir. H. Hanafi Ashad, MT, WR II Prof. Dr. H. Salim Basalamah, SE, M.Si. sebagai WR II, WR III Prof. Dr. H. Laode Husein, SH, MH. dan Prof. Dr. Ir. H. M. Hatta Fattah, MS sebagai WR V, serta Kepala LP2S UMI, Prof. Dr. H. Syahnur Said, SE.,M.Si.

Dalam sambutannya, Rektor UMI Prof. Dr. Basri Modding mengungkapkan, kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum karya ilmiah yang dimiliki oleh dosen di UMI.

“Karya ilmiah yang telah dipatenkan atau yang memperoleh hak kekayaan intelektual adalah karya Dosen UMI yang telah terbukti secara empiris dapat mendorong terjadinya pertambahan nilai bagi daerah dan masyarakat,” ungkap Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI ini.

Dengan demikian kata Prof. Basri Modding, karya-karya ilmiah tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan pemerintah demi kemajuan bersama, terlebih di situasi ekonomi terpuruk akibat dampak Covid-19.

“Sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi daerah dan nasional yang sedang terdampak Covid-19. Melalui karya penelitian, pendidikan, dan pengabdian Dosen U.I kepada masyarakat yang berjalan secara sistematis dan tepat guna diharapkan dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional,” papar mantan Direktur Pascasarjana UMI ini.

Usai acara penandatanganan MoU kerjasama ini, ke dua pihak langsung menunjukkan bukti tanda tangan ke arah kamera.

Selain UMI, dalam kesempatan itu, Kemenkumham juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Enrekang dan Pemkab Takalar, Sulsel.

(HUMAS)