Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & HAM Provinsi Sulawesi Selatan (A. M. Yusran, SH., MH) resmi bergelar Doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul “Tata Kelola Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik” bertempat di Gedung Pascasarjana UMI Jl. Urip Sumoharjo Makassar,  Rabu (25/09).

Ujian Sidang Promosi dipimpin direktur Pascasarjana UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si, dengan promotor Prof. Dr. H. Sukarno Aburaera, SH, Ko-Promotor Prof. Dr. H. Aminuddin Ilmar, SH.,MH., Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.,MH, sedangkan dewan penguji Prof. Dr. Syamsuddin Pasami, SH., MH,  Dr. H. Askari Razak, SH.,MH, Dr. Hamza Baharuddin, SH., MH, Dr. Nurul Qamar, SH., MH dan Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH sebagai penguji Eksternal dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta penguji lintas disiplin ilmu Prof. Dr. H. Baharuddin Semmaila, SE., M.Si.

Yusran mengungkapkan dari hasil penelitiannya didepan dewan penguji bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan pentingnya tata kelola Perda yang baik, dan tentang syarat pembentukan Perda melalui proses pembentukan Perda yang baik serta dapat menemukan model tata kelola pembentukan Perda yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative/doctrinal dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative (dogmatif).

Ditambahkan pula bahwa tata kelola perda yang baik penting dilakukan dalam pembentukan Perda sebab terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam mewujudkan Perda yang baik, namun dalam prakteknya ternyata belum terlaksana sebagaimana mestinya.

“Dari indikator yang diteliti dan diuraikan dalam proses dan syarat-syarat pembentukan Perda, ternyata belum semua Perda yang dibentuk didasari pada alasan kewenangan daerah berdasarkan pertimbangan prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan sumberdaya yang memadai, sehingga masih banyak Perda bermasalah dan dibatalkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, proses perencanaan dari awal dalam penetapan agenda Prolegda belum terkoordinasi secara baik dan tepat waktu, demikian halnya tentang naskah akademik masih banyak diartikan sebagai alat justifikasi perancangan semata, sehingga masih ditemukan beberapa Perda terkesan menyalin begitu saja dari Perda yang lain dan materi peraturan yang berlebihan.

Oleh sebab itu Promovendus memberikan saran diantaranya; dalam hal pembentukan Perda yang baik diperlukan prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang didasari pada alasan kewenangan daerah dengan pertimbangan prioritas serta kebutuhan daerah yang didukung sumber daya memadai, serta penetapan Prolegda harus selaras dengan muatan serta tujuan dan kegunaan Perda dibentuk yang terharmonisasi sebagai subsistem hukum Nasional.

Acara dihadiri Sekda Provinsi Sulsel H. Mualim, para staf biro hukum kabupaten/kota, para pejabat daerah, keluarga dan handaitolan.

A. M.  Yusran dinyatakan Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan merupakan alumni Doktor Ilmu Hukum UMI yang ke-59.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!