Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara BPN Kabupaten Pinrang H. Johamran Prasisto, SH., MH resmi bergelar Doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul “Hakikat Pendaftaran Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Pencegahan Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara” bertempat di Gedung Pascasarjana UMI Jl. Urip Sumoharjo Makassar,  Kamis (26/09).

Ujian Sidang Promosi dipimpin Direktur Pascasarjana UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si, dengan Promotor Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi, SH., MH Ko-Promotor Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH., MH., Prof. Dr. A. Sufirman Rahman, SH., MH, sedangkan Dewan Penguji/Penilai Prof. Dr.H. Ma’ruf Hafidz, SH., MH,  Prof. Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH, Dr. Hamza Baharuddin, SH., MH, Dr. Nurul Qamar, SH., MH dan Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, SH., MH (sebagai penguji Eksternal dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), serta penguji lintas disiplin ilmu Prof. Dr. H. Mahfud Nurnajamuddin, SE., MM.

Johamran mengungkapkan dari hasil penelitiannya didepan dewan penguji bahwa tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dilihat dari segi manapun baik sosial, politik maupun kultural, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah maka masyarakat perlu mendaftarkan tanahnya guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah.

Dikatakan pula bahwa penanganan sengketa atas sertifikat hak milik atas tanah yang bermasalah sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara belum sepenuhnya dilakukan melalui mekasisme penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Makassar.

Selain itu, pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah dalam perspektif pencegahan timbulnya sengketa Tata Usaha Negara di Sulsel dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana & prasarana, koordinasi, dukungan alas hak atas tanah.

“Agar penanganan sengketa atas sertifikat hak milik atas tanah yang bermasalah sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme penjatuhan putusan oleh majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga lebih menjamin dari segi kepastian hukumnya, disamping itu supaya para pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan melaksanakan putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap,” kuncinya.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!