Ketua Mahkamah Agung RI Dr Harifin A Tumpa, SH, MH menyampaikan kuliah umum dihadapan mahasiswa pascasarjana UMI S2 dan S3 dengan tema “Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Tantangan dan Respon” di Aula Program Pascasarjana UMI Jl. Urip Sumoharjo Makassar, Jumat 24/2/2012.

“Dalam upaya peningkatan mutu, setiap semester  akan didatangkan pejabat negara atau para pakar  diberbagai bidang untuk kuliah tamu di  pascasarjana UMI, para mahasiswa S2 dan S3 tidak hanya menerima materi kuliah yang bersifat teori tapi juga praktisi, sehingga wawasannya terbuka dan berkembang,” ungkap Direktur Program Pascasarjana UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, SE, MSi.

“UMI merupakan satu-satunya  perguruan tinggi swasta  yang terakreditasi institusi di Indonesia Timur dan telah menghasilkan 67 ribu alumni. Selain itu, UMI juga merupakan satu-satunya PTS yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan progran Doktor (S3) dalam bidang ilmu ekonomi dan ilmu hukum di kawasan timur Indonesia,” jelas Rektor UMI Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA.

Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Harifin A Tumpa, SH, MH menyatakan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk para pendemo. Intervensi bukan hanya dalam bentuk tekanan tetapi jika hakim menerima sesuatu dari pihak yang berperkara juga termasuk intervensi. Untuk itu hakim harus menjaga diri dan tidak mudah diintervensi  karena hakim harus memiliki intergitas supaya jati dirinya tetap terjaga.

Ditambahkan pula bahwa Hakim harus bisa melakukan interpetasikan dan melakukan kontruksi hukum, dan tidak boleh terpaku pada undang-undang sehingga hukum harus selalu berdampingan dengan keadilan, karena hukum itu merupakan landasan keadilan dan keadilan merupakan rohnya hukum.

“Jangan menegakkan keadilan dengan adanya ancaman dan tekanan dengan melakukan demo, fungsi hakim harus bebas dari pengaruh dan harus independen, dalam menegakkan keadilan terlebih dahulu harus bertanya pada hati nuraninya,” ungkapnya (24/2).

Tantangan yang dihadapi kekuasaan kehakiman selama ini adalah kepercayaan publik yang masih rendah dan kurang professional, akses untuk mendapatkan informasi di lingkungan kehakiman masih tertutup seperti akses untuk memperoleh hasil putusan hakim dan adanya pelayanan publik yang rendah. Tantangan tersebut terus dibenahi dengan memperbaiki kinerja dan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi khususnya hasil keputusan hakim, dengan mempublikasikan semua hasil keputusan hakim di website Mahkamah Agung.

Kuliah umum dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel, para hakim di daerah ini, mahasiswa S2 dan S3 Ilmu Hukum Pascasarjana UMI.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!