Peneliti Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar yang ditunjuk sebagai salah satu mitra penelitian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mempresetasikan hasil penelitiannya di Mapolda Sulselbar, Rabu (16/11). Presentase tersebut dihadiri oleh Kapolda Sulselbar, Irjen Pol. Drs.Johny Wainal Usman dan Wakapolda Sulselbar, Brigjen Pol. Drs.Syahrul Mamma,SH,MH, pejabat utama Polda Sulselbar serta Kapolres dan Kapoltabes se Sulselbar.  Tim peneliti UMI dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum UMI, Hasbi Ali, SH, MS serta Ketua Tim Peneliti Prof. Dr. M. Hattah Fattah, anggota peneliti Prof. Dr. Hambali Thalib dan Prof. Dr. Said Sampara.

Dalam paparannya Ketua Tim Peneliti UMI, Prof. Dr. M. Hattah Fattah mengatakan bahwa sangat ironis, aparat pengemban fungsi kepolisian yang ditugaskan oleh negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat serta melayani masyarakat, mendapat perlakukan kekerasan dan anarkis dari masyarakat itu sendiri”. Perlindungan hukum bagi aparat pengemban fungsi kepolisian memiliki dimensi yang luas, meliputi efektivitas sistem dan perangkat hukum, sistem dan perlindungan pemerintah, kinerja aparat, serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Beberapa perangkat hukum seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dipandang tidak memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aparat karena sudah tidak relevan dengan modus operandi kekerasan dan dinamika masyarakat.

Perlindungan pemerintah secara politis dan hukum dinilai tidak memadai dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap aparat pengemban fungsi kepolisian. Dalam penelitian ini, dirumuskan upaya perlindungan terhadap aparat dari intervensi internal institusi Polri. Pada penelitian ini turut dirumuskan strategi meningkatkan kinerja aparat serta rumusan meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Dalam tanggapannya, Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Johny Wainal Usman, menyambut baik hasil-hasil penelitian Tim Peneliti UMI dan sangat relevan dengan tuntutan pengembangan instusi dan personil Polri, khususnya di jajaran Polda Sulselbar. “Anggota Polri khususnya yang bertugas di daerah konflik dan rawan kejahatan selama ini belum mendapatkan perlindungan secara maksimal. Beberapa diantara mereka gugur dalam operasi dan tidak mendapatkan jaminan asuransi dan penghargaan yang memadai” kata Kapolda.  “Hasil diskusi di Mapolda Sulselbar ini menjadi masukan yang akan memperkaya laporan penelitian “, ujar Dekan Fakultas Hukum UMI, Hasbi Ali,SH,MSi.  Ketua Tim Peneliti, Prof. Dr. M. Hattah Fattah mengatakan “hasil penelitian ini akan dipresentasikan secara nasional di Jakarta pada akhir bulan ini dan diharapkan dapat dikonkritisasi menjadi kebijakan nasional”.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!