Konferensi Pers tentang hasil pertemuan Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) APTISI berlangsung di Hotel Sahid (15/2).

Ketua APTISI Pusat Prof.Dr. Edy Suandi Hamid,  Prof Suyatno (Sekjen), Prof Hambali Thalib (Ketua APTISI Wil IX A Sulawesi), Dr.Gunawan, Dr. Nadar dan sejumlah wartawan media cetak dan elektronik pun ikut hadir.

Prof. Edy menyatakan bahwa hasil RPPP ke-3 kali ini berupa deklarasi pendirian LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri). Lembaga ini pertama kali didirikan di Indonesia sebagai tindak lanjut Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012.

“LAM ini nantinya akan melakukan akreditasi program studi dan ini sudah harus berlaku tahun 2014,” ungkapnya.

Isi Dekrasi tersebut menyatakan bahwa dalam upaya terus meningkatkan mutu dan akuntabilitas publik Perguruan Tinggi Swasta Indonesia; sesuai UU sistem pendidikan Nasional dan UU Perguruan Tinggi; kami, pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dengan ini bersepakat mendeklarasikan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM-PT) dengan butir yang disepakati sebagai berikut:
1. APTISI Pusat dan APTISI Wilayah bertindak sebagai pendiri LAM-PT dengan satu badan hukum untuk LAM-PT yang selanjutnya mengajukan pendirian LAM-PT berdasarkan rumpun keilmuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.
2. APTISI Pusat dan APTISI Wilayah berkomitmen untuk menjalankan LAM-PT berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kejujuran dengan proses berbasis pembinaan dalam rangka peningkatan mutu Perguruan Tinggi.
3. APTISI Pusat dan APTISI Wilayah serta PTS di Indonesia berkomitmen untuk mendukung pendirian dan operasionalisasi dalam bentuk dukungan sumber daya manusia, teknologi, sarana prasarana, dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip musyawarah dalam menjamin berdirinya LAM-PT dalam waktu jangka panjang.
4. Secara khusus, kami pengurus APTISI Wilayah seluruh Indonesia, dengan ini menyatakan persetujuan kepada APTISI Pusat untuk bertindak didepan hukum dalam rangka pendirian LAM-PT sebagai badan hukum.
5. APTISI Pusat siap menindak lanjuti Pendirian LAM-PT sesuai ketentuan yang berlaku dengan jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan, terhitung sejak deklarasi ini ditandatangani.

Selain itu, hasil pertemuan ini juga diikuti pernyataan sikap terhadap isu-isu terkini terkait persoalan bangsa, diantaranya:
1.Penanganan penyalahgunaan narkoba, sebab saat ini sudah terinfeksi sekitar 5 juta orang. Ini merugikan perkembangan bangsa, karena itu, anggota APTISI prihatin.
2. Kasus Korupsi saat ini sudah gawat darurat. Semua terlibat, tidak ada departemen yang steril, termasuk Kemenag, bahkan Presiden partai terlibat. Untuk itu, perlu penanganan serius.
3. Perlunya penegasan NKRI karena saat ini banyak wilayah di Indonesia mengalami perpecahan.
4. Perlunya mempersiapkan pemimpin tahun 2014 sebagai kepemimpinan nasional yang bisa menjadi pemimpin yang kredibel, kompeten agar mampu mengelola SDM dan SDA. Kita butuh pemimpin alternatif yang memiliki akuntabilitas, kredibilitas, dan seterusnya, yang tidak mesti dari Partai politik.

Sekretaris Jendral APTISI Pusat Prof.Suyatno, M.Pd menyatakan bahwa RPPP kali ini bermakna sangat strategis dengan menghasilkan dua hal pokok, dekalarasi LAM dan isu kebangsaan. Selain itu, juga sorotan terhadap UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Ia menilai bahwa UU ini lahir dipaksakan, sehingga perlu dikritisi. APTISI perlu memberikan masukan. UU ini lahir sebagai jaminan kepastian pendidikan bagi warga usia 19 tahun. Selain itu, agar Perguruan Tinggi memiliki jaminan mutu dan kualitas dengan Akreditasi, maka diperlukan Akreditasi Mandiri, sebagai perjuangan APTISI dan telah dideklarasikan dalam memberikan jaminan kualitas Perguruan Tinggi. UU 12 dikritisi, karena bisa lepas dari bantuan pemerintah. Ditambahkan,

6. PT asing boleh masuk ke Indonesia dalam UU tsb dengan syarat terakreditasi, bonafied dan lokasinya terbatas serta bidang ilmunya dibatasi, terutama ilmu yang langka di Indonesia. Namun demikian, harus nyantol dengan PT di Indonesia serta memanfaatkan dosen di Indonesia.
7. Pemenuhan hak mahasiswa,-misalnya bagi anak yang kurang mampu, baik di PTN maupun PTS, misalnya program bidik misi. Demikian pula dana penelitian belum berimbang antara PTN dan PTS.
8. Khawatir PP dan Permen belum turun, yang ada hanya edaran-edaran yang banyak merugikan PTS, misalnya dalam penerimaan dosen.
9. Tata kelola kopertis, diusulkan agar Ketuanya juga bisa berasal dari PTS yang dosen DPK, karena tetap memiliki nomor induk pegawai. Hal ini bisa menghayati ruhnya PTS (harapannya 50 persen dikuasai swasta).

“Misalnya Prof Hambali Thalib,SH,MH diusulkan jadi Kopertis IX yang lowong saat ini,” ujarnya.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!