Focus Group Discussion (FGD) Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam Rangka Inventarisasi Materi Usulan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Tahun 2013 , dengan tema diskusi “Evaluasi Prolegnas dan Undang-Undang yang Berpihak kepada Pembangunan Kawasan”, diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah RI bekerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, di Aula Hidjaz Fakultas Hukum UMI Jl. Urip Sumoharjo Makassar, Kamis 14 Juni 2012.

Drs. Bahar Ngitung sebagai perwakilan anggota  DPR RI asal Sulsel dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menyerap, menghimpun aspirasi dari masyarakat intelektual Makassar dalam rangka membenahi Prolegnas dan perundang-undangan di Indonesia. Khusus wilayah timur, berbagai undang-undang untuk mendorong perekonomian kepulauan harus diwujudkan. DPD sejak tahun 2007 sudah melakukan konsesi untuk merumuskan konsep yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berbagai Undang-Undang perlu didorong untuk mewujudkan, seperti undang-undang otonomi khusus kepulauan, pengelolaan wilayah pesisir maupun undang-undang sektoral lainnya yang sampai saat ini lebih cenderung untuk melindungi pemodal.

DPD menyadari bahwa demokrasi dan otonomi daerah yang kita bangun bersama sejak reformasi, mengharuskan setiap masyarakat diperhatikan keberadaannya. Institusi politik seperti DPD dan DPR harus mampu memperhatikan kepentingan tersebut dalam tatanan masyarakat.

”Oleh karena itu, proses partisipasi masyarakat dan daerah, kami menganggap begitu penting forum ini dalam rangka menghimpun keingainan legislasi masyarakat tahun 2013,” ungkapnya.

Rektor UMI Prof. Dr.Hj. Masrurah Mokhtar, MA dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama dalam melakukan perbaikan, demi masa depan bangsa. Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan aturan-aturan, pelaksanaan legislasi yang masih perlu diperbaiki dan dilengkapi. Masih banyak aturan hukum kita yang tidak dilaksanakan dengan baik dan konsisten oleh para penegak hukum, sehingga perlu perbaikan sistem dalam pelaksanaan aturan tersebut.

”Walaupun sistemnya sederhana, tapi pelaksanaan dan penerapannya dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Itu jauh lebih baik bagi bangsa ini,” kata mantan Dekan Fakultas Sastra UMI selama dua periode ini.

Ibu Rektor juga menambahkan dengan harapan mudah-mudahan dari forum ini muncul berbagai saran dan usul yang dapat menjadi bahan dalam membuat rumusan dan mengambil keputusan dalam membuatn undang-undang yang berpihak pada rakyat demi kesejahteran masyarakat.

Sebagai pemateri dalam forum ini adalah Dr. Kamaruddin, SH dari DPD RI, Ketua Pusat Kajian Konstitusi UMI Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH, MH, Asisten Direktur III Pascasarjana UMI Dr. Hamza baharuddin, SH, MH dan Prof. Dr. Said Sampara, SH, MH Guru Besar Fakultas Hukum UMI, sebagai moderator Dekan Fakultas Hukum UMI Hasbi Ali, SH, MH

Peserta seminar terdiri Pimpinan dan anggota DPD RI, pimpinan, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum beberapa perguruan tinggi di Makassar,  serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

(Humas UMI)

error: Content is protected !!