Makassar, umi.ac.id – Kualitas Universitas Muslim Indonesia (UMI) memang sudah teruji di berbagai sektor. Perguruan tinggi swasta terkemuka berakreditasi institusi A ini telah mencatatkan diri sebagai universitas yang unggul, terlebih dalam hal pendidikan dan dakwah.

Salah satunya, ini terlihat dari harapan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Sulsel, Drs. Harun Sulianto Bc.ip SH MH perihal kepastian hukum perlindungan karya akademik.

Mantan Kakanwil Kemenkumham Sulbar ini mengatakan bahwa UMI harus menjadi pusat atau sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya di Sulawesi Selatan.

Hal ini ditegaskan oleh Harun Sulianto saat penandatanganan nota kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) antara UMI dan Kemenkumham yang berlangsung secara virtual, Jumat (12/6/2020).

“Saya harap UMI menjadi Central Hak Kekayaan Intelektual. Ini demi memastikan perlindungan hukum bagi produk dan kajian ilmiah karya dosen UMI. Kami Kemenkumham berjanji akan membantu memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat di Sulawesi Selatan ini, khususnya UMI,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu hal paling penting dari perlindungan hukum kekayaan intelektual ini, adalah di sektor komersil. Kekayaan intelektual yang baik akan menopang ekonomi masyarakat.

“Penemuan karya ilmiah ataupun seni serta inovasi terus untuk dilakukan. kami berusaha dari Kemenkumham Sulawesi Selatan ini untuk mengakomodir catatan kekayaan intelektual itu,” papar Harun Sulianto.

“Bapak dan Ibu saya ingin memberikan contoh bahwa betapa pentingnya pencatatan kekayaan intelektual ini dari segi editpiliumnya,” sambung pria yang dikenal humoris dan suka berpantun itu.

Sementara itu, Rektor UMI Prof Dr H Basri Modding menjelaskan, dosen-dosen di terbilang sangat produktof menghasilkan karya ilmiah di berbagai bidang kepakaran ilmu.

“Dosen UMI setiap tahun menghasilkan rata-rata 384 karya penelitian dan pengabdian masyakat. Sebayak 15 karya telah dipatenkan dan dalam proses paten, serta sedikitnya 50 karya telah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Karya karya akademik tersebut memiliki memiliki muatan invensi dan inovasi, serta memiliki nilai komersial dan mendapatkan kepastian hukum,” tutur Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI ini.

Karya ilmiah yang telah dipatenkan atau yang memperoleh hak kekayaan intelektual, kata Prof Basri, adalah karya-karya yang telah terbukti secara empiris dapat mendorong terjadinya pertambahan nilai bagi daerah dan masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi daerah dan nasional yang sedang terdampak Covid-19.

“Melalui karya penelitian, pendidikan, dan pengabdian Dosen UMI kepada masyarakat yang berjalan secara sistematis dan tepat guna diharapkan dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional,” papar alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI ini.

Sekedar informasi, Penandatangan MoU Virtual ini dihadiri langsung Rektor UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si, WR I Dr. Ir. H. Hanafi Ashad, MT, WR II Prof. Dr. H. Salim Basalamah, SE, M.Si. sebagai WR II, WR III Prof. Dr. H. Laode Husen, SH, MH. dan Prof. Dr. Ir. H. M. Hatta Fattah, MS. sebagai WR V, serta Kepala LP2S UMI, Prof. Dr. H. Syahnur Said, SE.,MSi.

(HUMAS)