Sosialisasi Peraturan Pendidikan bagi Dosen, Pimpinan PTS dan Pimpinan Yayasan di lingkungan Kopertis Wil. IX Sulawesi, berlangsung di hotel Singgasana Makassar (29/2).

Hadir dalam acara tersebut dosen DPK /Yayasan di lingkungan Kopertis Wil.IX Sulawesi.,  menampilkan narasumber H. Hasbi Ali,SH.,MH .,Prof .Dr. H. A..Muin Fahmal ,SH.,.: yang keduanya merupakan dosen Fak. Hukum UMI dan Drs. H. Ibrahin., MM.

H. Hasbi Ali,SH.,MH mengatakan bahwa salah satu kompetensi penguasaan pembelajaran mendidik yang perlu dimiliki dosen dalam rangka penciptaan kondisi yang kondusif bagi proses pembelajaran adalah penguasaan metodologi pembelajaran. Dengan profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang dosen dalam pembelajaran dapat mengatur waktu dengan rincian 30 menit dalam proses transformasi knowledge 40 menit mahasiswa mandiri dengan menunjukkan refernsi dan  30 menit berinterksi diluar.

Sosok dosen yang profesional.menurut  Dekan Fak.Hukum ini mengutip pendapat halaman dalam Guntur bahwa, “Profesionalisme terdiri atas afiliasi komunitas kebutuhan untuk mandiri, keyakinan terhadap  peraturan dan dedikasi pada profesi dan kewajiban sosial. Seorang dosen di dalam kelas memiliki ego akademik dikenal dengan  mimbar kebebasan akademik,” ungkapnya.

Berkaitan dengan Permendiknas no. 63 tahun 2009 tentang sistem Penjaminan  Mutu  Pendidikan, Hasbi Ali menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu bertujuan agar terbangunnya  mutu pendidikan formal, non formal dan atau informal. Penjaminan mutu dilaksanakan berdasar prinsip keberlanjutan.

Diakhir penyajiannya Hasbi Ali mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan Civitas Akademika tidak hanya dipahami 3 elemen yaitu Pimpinan PTN, dosen dan mahasiswa tapi harus ditambah bahwa yang dimaksud civitas akademika adalah stakeholder, siapa pemangku kebutuhan pendidikan  yaitu  masyarakat.  Tiga pendekatan dalam peningkatan kualitas pendidikan  yang harus diutamakan yaitu Pendekatan historis, sejarah pendidikan;  kedua instrumen aturan hukum dan ketiga pendekatan pragmatis keinginan melakukan yang sulit menjadi indah.

Narasumber berikutnya Prof.Dr. H. Muin Fahmal mengatakan, “Adanya permendiknas tentang  plagiat menandakan ada fenomena plagiat dikalangan civitas akademika. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui  tri darma perguruan tinggi yang saling simultan merupakan salah satu  sistem yang saling terkait yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Demi peningkatan karier, sangat potensial untuk mencari gampangnya saja yang bisa mengarah ke plagiat yang sangat merusak profesionalisme,” paparnya.

Setiap PT mengemban misi mencari, menemukan, mempertahankan dan menjunjung  tinggi kebenaran. Untuk maksud tersebut,  dosen sebagai tenaga kependidikan dan sebagai peneliti
wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiat dan wajib menghasilkan karya ilmiah sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang sebagai instrumen dan tolak ukur kreativitas PT dimana kita mengabdi sebagai dosen.

“Defenisi Plagiat sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak dalam memperoleh atau merubah, memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Lingkup plagiat meliputi 4 yakni mengacu, menggunakan, merumuskan dan menyerahkan seolah-olah hasil karyanya,” urai Dosen PPs UMI ini.

Penanggulangan adalah upaya refresif dilakukan pimpinan PT bukan pemimpin PT sedangkan pencegahan adalah upaya preventif yang dilakukan oleh pimpinan PT dan tujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Perguruan Tingginya.

Ditambahkan pula bahwa keabsahan karya ilmiah sebagai tindak lanjut permendegari nomor 17/2010 ini Dirjen Dikti mengeluarkan surat edaran tentang kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal 2050/E/T/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan bahwa Dirjen tidak akan melakukan penilaian karya ilmiah yang dipublikasikan disuatu jurnal jika artikel dan identitas  jurnal yang bersangkutan tidak bisa ditelusuri secara online dan kebijakan ini diimplementasikan untuk usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen mulai tahun 2012.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!