UMI Gandeng DPP KAI Sepahami PKPA, Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

UMI Makassar – Pejabat pelaksana tugas (Plt) Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, SH, MH dan Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) H. Tjoetjoe Sanjaja Hernanto, SH, MH menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam bidang penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Penandatangan tersebut disaksikan Dekan Fak. Hukum UMI Dr. Muh. Syarif Nuh, SH, MH, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH, MH , dosen Fak. Hukum UMI dan pengurus DPP KAI dan DPW KAI Sulsel, di ruang rapat rektorat gedung Menara UMI lantai 9, Senin, 25 September 2017.

Plt. Rektor UMI yang juga Wakil Rektor V Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, SH, MH mengatakan, kami menyambut baik kerjasama ini, mudah-mudahan dari kerjasama ini dapat memberi nuansa baru melahirkan banyak advokat dengan tetap menjaga kualitas.

“Sekarang ini persoalan kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat makin tinggi sejak ada access to justice, akses hukum bagi pencari keadilan sangat besar sehinga advokat dibutuhkan,” ungkapnya.

Ditambahkan pula, di Sulsel misalnya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 8,7 juta, kita hanya memiliki kurang lebih 1.213 advokat, kalau dirasionakan satu advokat melayani 6018 penduduk, Jika dibandingkan di Amerika satu advokat melayani 274 penduduk, sedang di Malaysia satu advokat melayani 1800 penduduk. jadi advokat masih sangat dibutuhkan.

“Ke depan, advokat sudah harus spesialis, seperti dokter sehingga kualitasnya semakin bagus dan lebih professional, karena profesi advokat merupakan profesi terhormat,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) H. Tjoetjoe Sanjaja Hernanto, SH. MH mengatakan, kerjasama ini bukan hanya penyelenggaraan pendidikan profesi advokat saja, tetapi juga bidang lain, seperti penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.

“Ketika dulu kita kuliah, Ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah itu belum cukup, rupanya masih banyak ilmu di luar yang belum diajarkan di kampus, sehingga tidak salah banyak sarjana hukum yang belum siap terjun ke lapangan, belum siap bersaing, bahkan belum siap mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, kami berharap penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ini, tidak mengulangi mata kuliah yang pernah diajarkan pada pendidikan S-1, tetapi kurikulumnya sudah fokus dan cenderung ke praksis,” tandasnya.

(Humas UMI)

Previous Pemimpin Harus Memiliki Pengetahuan, Percaya Diri dan Jaringan : Agenda Women Leadership Award Part.2
Next Catatan Leadership Development Course for Islamic Women Leader di Melbourne (Part IV)

You might also like

Direktur PPs UB Malang – UMI Siap Mandiri Buka Program Doktor Lingkungan

UMI Makassar – Rektor Universitas Muslim Indonesia menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Direktur Pps Universitas Brawijaya (20/5) di ruang senat Kampus 2 UMI, yang dihadiri wakil rektor 2 Dr Ir H

LPM UMI Kunjungi UMM dan UB Malang

UMI Makassar – Hari pertama studi banding Lembaga Penjaminan Mutu (UMI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) mengunjungi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Brawijaya (UB) Malang (3/2). Rombongan yang dipimpin Wakil

UMI Tingkatkan Publikasi Internasional

UMI Makassar – Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA membuka Workshop Penulisan Jurnal Internasional bagi Dosen Tetap UMI, yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan