Seminar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diselenggarakan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Daerah RI bekerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, di Aula Pascasarjana UMI Jl. Urip Sumoharjo Makassar, Selasa 12 Juni 2012.

Dalam sambutannya, Komisi II DPD RI diwakili Drs. Bahar Ngitung anggota  Komisi II DPR RI asal Sulsel mengatakan bahwa tugas dan fungsi DPD RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 224 serta Peraturan Tata Tertib DPD RI antara lain adalah dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu, memberikan pandangan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang tertentu, memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tertentu, dan melakukan pengawasan.

Sehubungan dengan tugas konstitusional DPD RI dalam fungsi legislasi yakni dapat mengajukan rancangan udang-undang tertentu maka pada tahun sidang 2012 ini Komite II DPD RI mengajukan RUU usul insiatif yakni RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

RUU Mineral dan Batubara saat ini sedang dilakukan penyusunan oleh Komite II karena RUU Mineral dan Batubara ini posisinya sangat strategis mengingat pentingnya peran pertambangan mineral dan batubara adalah faktor kunci dalam pengembangan perekonomian.

Dalam pengelolaan sumberdaya kekayaan alam mineral dan batubara, Negara harus berlandaskan pada konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Seluruh kekayaan alam mineral dan batubara harus dikuasai oleh Negara untuk diusahakan sepenuhnya bagi kemanfaatan seluruh rakyat. Keharusan ini memerlukan mekanisme penyerahan penguasaan usaha, baik otoritas yang akan bertindak sebagai pengawas maupun otoritas yang bertindak sebagai pengelola hasil-hasil usaha pertambangan.

Kami mengapresiasi  berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan daerah atas penyusunan RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara agar nantinya aturan UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini dapat sesuai dengan semangat otonomi daerah dan kesejahteraaan masyarakat. Selamat melaksanakan seminar semoga kita mendapatkan masukan dan pelajaran berharga nantinya dari hasil diskusi pada Seminar uji sahih kali ini.

Dipilihnya UMI bekerja dengan DPD RI menggelar seminar ini merupakan suatu perjuangan panjang meyakinkan teman-teman anggota DPD RI, karena UMI perguruan tinggi swasta. Dengan berbagai informasi tentang UMI yang diberikan  kepada teman-teman anggota DPD RI, akhirnya disepakati mitra kerjasama DPD RI menggelar seminar ini adalah UMI Makassar.

”UMI merupakan PTS pertama yang bermitra dengan DPD RI menggelar seminar,” ungkapnya.

Rektor UMI Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA sebelum membuka acara menyatakan rasa terima kasih kepada Komisi II DPD RI atas kepercayaannya memilih UMI sebagai mitra dalam menyelenggarakan seminar ini, berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta telah bekerjasama dengan UMI dalam berbagai hal.

”Ini membuktikan UMI sudah mendapat kepercayaan luas dimasyarakat,” ungkap Ibu Rektor.

Sebagai informasi kepada para anggota DPD RI bahwa UMI merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di kawasan Indonesia Timur yang sudah Terakreditasi Institusi dari BAN-PT, dan satu-satunya PTS di luar Pulau Jawa yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program doktor (S-3) prodi manajemen.

Seminar ini sangat penting untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu, sehingga unadang-undang ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Intinya adalah bagaimana dengan keberadaan undang-undang ini, dapat meningkatkan masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai pemateri dalam seminar ini adalah Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sulsel Ir. Andi Ashari, Msi, Pakar Bidang Pertambangan Prof. Dr. Abrar Saleng, Dekan Fak. Teknik Pertambangan UVRI Makassar Ir. Andi Ilham Samalani, MT, Dekan Fakultas Hukum UMI Hasbi Ali, SH, MH dan Ketua Pusat Kajian Konstitusi UMI Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH, MH, dengan moderator Wakil Ketua Komisi II DPD RI Instiawati Ayus, SH, MH.

Peserta seminar terdiri Pimpinan dan anggota Komisi II DPD RI sebanyak 17 orang, dinas terkait, dosen dan mahasiswa pertambangan dan hukum se Kota Makassar dan LSM pertambangan dan lingkungan hidup.

Dipenghujung seminar, Komisi II DPD RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap masukan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan paparan yang disampaikan para narasumber serta berbagai masukan dari para peserta seminar tersebut akan dijadikan sebagai bahan dalam penyempurnaan penyusunan RUU tentang MINERBA.

Pembahasan dan dialog yang intensif dalam Seminar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang MINERBA yang diselenggarakan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Komisi II DPD RI) bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mendengarkan beberapa pembicara sebagai Narasumber dan peserta seminar, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1.        Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Tambang yang sangat besar. Sehingga diperlukan sistem pengelolan, perangkat dan aturan  lebih jelas yang  bermuara pada kesejahteraan Masyarakat. Sejalan dengan hal ini, disusunnya RUU MINERBA sebagai  payung hukum dalam pengelolaan Pertambangan demi kepentingan daerah pada khususnya dan kepentingan nasional pada umumnya;

2.        Penyusunan RUU Minerba ini akan mengacu pada norma-norma atau kaidah dan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

3.        Komite II bersama Tim Ahli akan berusaha untuk merumuskan kembali substansi RUU Minerba yang berpihak pada masyarakat, daerah serta dunia usaha.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa seminar ini merupakan pertemuan yang sangat berharga dalam penyempurnaan dalam menyusun RUU MINERBA.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!