Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dengan Komisi Yudisial kembali  menegaskan komitmen kemitraan bersama dan meningkatkan kapasitas kerjasama kedua lembaga yang ditandai dengan penandatangan MOU. Hal ini merupakan perpanjangan kerjasama yang telah terjalin sebelumnya selama 5 tahun berjalan, diantaranya berkaitan dengan kerasama KKN tematik untuk Fakultas Hukum. Hal ini disampaikan Rektor UMI, Prof.Dr. Hj. Masrurah Mokhtar,MA di acara penandatangan naskah kerjasama UMI dan Komisi Yudisial  di aula Program Pascasarjana UMI, Kampus 4, Jl.Urip Sumoharjo (16/3).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi Yudisial, Prof.Dr. Eman Suparman, Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga Komisi Yudisia, Dr.Ibrahim,SH.,MH.,LLM yang juga  Dosen UMI, Wakil Rektor IV Bidang kerjasama Prof.Dr. Ir.H. Abdul Makhsud, DEA, Direktur PPs UMI, Prof.Dr. H.Basri Modding, jajaran pimpinan PPs UMI, pimpinan fakultas/ketua lembaga, Dosen PPs dan Fakultas Hukum UMI serta undangan dari Polda Sulsel, kapolrestabes, pengadilan agama, kejaksaaan dan mahasiswa Fak. Hukum serta PPs UMI.

“Alhamdulillah UMI diusia 59 tahun (23 Juni 1954-2013) telah membangun kemitraan dengan berbagai stakeholder, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ungkap Mantan Dekan Fakultas Sastra selama dua periode ini.

Hal ini merupakan komitmen pimpinan UMI mempercepat pencapaian UMI sebagai Universitas Kelas Dunia (World Class University). UMI sebagai  lembaga pendidikan tinggi dalam proses globalisasi dewasa ini dimana persaingan semakin tajam serta kualitas produksi termasuk produksi lembaga pendidikan tinggi, dituntut untuk lebih meningkatkan eksistensi dan kontribusi terhadap pembangunan serta kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Penandatanganan MOU yang dilanjutkan dengan Kuliah Umum oleh ketua Komisi Yudisial diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa PPs UMI sekaligus dapat  mendorong terwujudnya peradilan bersih di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa kondisi peradilan belum mampu mewujudkan rasa keadilan yang dapat meningkatkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, hingga saat ini peradilan belum sanggup menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan.

Lanjut dikatakan, membenahi peradilan menyangkut pembenahan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam kondisi saat ini memprihatinkan merupakan pekerjaan yang berat serta memerlukan proses yang panjang, karena itu kerjasama dengan berbagai stakeholder termasuk UMI merupakan pilihan strategis dalam mempercepat penyelesaian berbagai masalah sinergitas.

Selain itu, tujuan membangun jejaring ini diharapkan dapat membangun komunikasi dan koordinasi efektif antara Komisi Yudisial dan UMI, media untuk menyampaikan strategi kebijakan Komisi Yudisial agar diketahui oleh mitra jejaring dan menyusun langkah kerja yang sinergis antara Komisi Yudisial dengan jejaring dalam membangun peradilan yang bersih.

Dalam kuliah umumnya, Eman Suparman menyinggung juga tipologi hakim menurut persepsi masyarakat pencari keadilan, yaitu hakim tipe A, adalah hakim tipe yang dalam menjalankan profesinya tidak tergiur untuk meminta sesuatu kepada pihak yang  berperkara dan akan menolak seandainya pun ada yang menawari. Tipe B, hakim yang mampu membaca keadaan, apakah suatu perkara bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau tidak dan hakim tipe C adalah hakim yang tak kenal kompromi dalam memanfaatkan perkara untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, beliau juga menceritakan beberapa kisah hakim inspiratif dalam menjalankan tugas tanpa terpengaruh tekanan dari mana pun, tidak bersedia ditemui oleh pihak berperkara serta mencari penghasilan tambahan di luar penghasilan sebagaI HAKIM DIRASAKAN SANGAT KECIL.

Diakhir kuliah umumnya, Eman menegaskan bahwa Komisi Yudisial sama sekali bukan lembaga yang hanya mencari-cari kesalahan hakim. Lebih dari itu, Komisi Yudisial telah berjuang dan berhasil memperjuangkan kesejahteraan hakim, terbukti melalui PP No. 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung.

“Pemerintah telah menaikkan take home pay para hakim sampai dengan hakim tinggi. Karena itu, peningkatan kesejahteraan harus diimbangi dengan kenaikan performance para haklim (integriras maupun kualitas, baik dalam perilaku maupun putusan yang dikeluarkannya,” ujarnya.

Kenaikan kesejahteraan dan kedudukan sebagai pejabat negara diharapkan sebagai salah satu langkah menuju reformasi total sumber daya manusia di lembaga peradilan.

(Humas UMI)

error: Content is protected !!