Program Pascasarjana UMI Makassar, kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum atas nama Robinson Tarigan, SH., MH yang berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Menghadapi Gugatan di Pengadilan untuk Melindungi Tanah Sengketa Aset Negara” bertempat di Gedung Pascasarjana UMI Jl. Urip Sumoharjo Makassar, Senin (09/09).

Ujian Sidang Promosi dipimpin Direktur Pascasarjana UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si, dengan Promotor Prof. Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH, Ko-Promotor Dr. H. Abdul Qahar, SH.,MH., Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH.,MH, sedangkan Dewan Penguji/Penilai Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi, SH.,MH,  Prof. Dr. Sufirman Rahman, SH.,MH, Dr. H. Muhmmad Syarief Nuh, SH., MH, Dr. Hamzah Baharuddin, SH., MH, dan Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, SH.,MH (sebagai penguji eksternal dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), serta penguji lintas disiplin ilmu Prof. Dr. H. Abdul Rahman Mus, SE.,M.Si.

Robinson Tarigan yang juga sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram ini mengungkapkan dari hasil penelitiannya didepan dewan penguji bahwa kedudukan hukum BUMN sebagai Badan Hukum telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai sumber kewenangan dalam melaksanakan tanggung jawab hukum melindungi tanah sengketa yang berada dalam penguasaannya sebagai aset Negara.

Lanjut dikatakan bahwa BUMN belum maksimal menjalankan tanggung jawab hukumnya dalam mempertahankan tanah sengketa saat menghadapi gugatan di pengadilan,diakibatkan oleh adanya hambatan substansi hukum yang kurang jelas memposisikan BUMN sebagai Badan Hukum dalam kegiatan operasionalnya sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.

BUMN dalam menghadapi gugatan di pengadilan telah melakukan berbagai upaya hukum termasuk banding, kasasi atau peninjauan kembali agar tanah obyek sengketa tetap berada dalam penguasaan BUMN sekaligus tidak menimbulkan kerugian atas kekayaan Negara, namun faktor substansi hukum sangat berpengaruh sehingga hasilnya kurang maksimal. Oleh sebab itu Promovendus memberikan saran, diantaranya; dalam hal kedudukan hukum BUMN sebagai Badan Hukum harus lebih diperkuat dan lebih diperjelas kapasitas hukumnya agar lebih kuat sumber kewenangan dalam melaksanakan tanggung jawab hukum melindungi tanah sengketa yang berada dalam penguasaannya sebagai aset negara; agar BUMN  lebih maksimal

menjalankan tanggung jawab hukumnya dalam mempertahankan tanah sengketa saat menghadapi gugatan di pengadilan, maka pemerintah harus segera merevisi atau melakukan perbaikan substansi hukum yang mengatur kewenangan BUMN dan harus ada harmonisasi kebijakan hukum yang terkait BUMN agar kegiatan operasional BUMN dapat mewujudkan tujuan hukum; sebagai BUMN, dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

“Sehingga kita harus mengedepankan kepribadian moral yang tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menghadapi kompleksitas hukum dimasa mendatang,” tegasnya.

Acara ini dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Makassar H. Suryadarma Belo, SH, para Hakim Tinggi Makassar, para Ketua Pengadilan Negeri (PN) diantaranya Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Lister Berutu, SH., MH, Ketua Pengadilan Negeri Enrekang dan para pegawai dan staf Pengadilan Tinggi.

Robinson Tarigan dinyatakan Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan merupakan alumni Doktor Ilmu Hukum UMI yang ke-58.

Riwayat pekerjaan   :

1.   Hakim PN Patusibau-Kalbar, Hakim PN Mempawah-Kalbar, Hakim PN Pematang Siantar-Sumut tahun 1984-1997.

2.   Wakil Ketua PN Rengat, KPN Rengat-Riau, ketua PN Mempawa-Kalbar, tahun 1997-2004.

3.   Hakim Pengadilan Negeri Jakbar, Wakil Ketua PN Medan-Sumut, ketua PN Jaktim, tahun 2004-2009.

4.   Hakim Tinggi PT Makassar, Hakim Tinggi PT Bandung, Tahun 2009-2011

Wakil ketua PT Maluku Utara, Wakil Ketua PT Mataram, tahun 2011-sekarang.

(Humas UMI)